Catatan Kampus

Lelang Eksekusi Barang Rampasan
Lelang eksekusi barang rampasan adalah lelang yang diajukan oleh Kejaksaan/KPK selaku eksekutor terhadap barang-barang bukti perkara pidana yang oleh Pengadilan telah diputus, dirampas untuk negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka penegakan hukum.

Dokumen Persyaratan Lelang

1. Surat Permohonan Lelang ke KPKNL.
2. Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
3. Daftar barang yang akan dilelang.
4. Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang, sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 8 ayat (1) (apabila ada).
5. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Surat Perintah Penyitaan.
7. Berita Acara Sita.
8. Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
9. Bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

1. Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang.
2. Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
• - pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari;
• - pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian apabila dikehendaki oleh Penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian, dan
• - pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
3. Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk iklan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.

1. Pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Harga Limit diumumkan dalam Pengumuman Lelang.

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan besarnya Bea Lelang yang berlaku pada setiap pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut:
• - Bea Lelang Penjual sebesar 1%
• - Bea Lelang Pembeli sebesar 1%
• - Bea Lelang Batal sebesar Rp 50.000,- per objek lelang untuk pelaksanaan yang ditunda dibatalkan oleh penjual dalam jangka waktu dari 8 hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Terhadap lelang tanah dan/atau tanah dan bangunan yang memenuhi syarat tertentu dikenakan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPh pasal 25) sebesar 25%, yang dibebankan kepada Penjual.
3. Terhadap pihak yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang memenuhi syarat tertentu juga dibebani BPHTB sebesar 5% dari harga lelang setelah dikurangi oleh NPOPTKP.
4. Bea Materai dikenakan kepada:
• - Penjual untuk Minut Risalah Lelang
• - Pembeli untuk Kutipan Risalah Lelang

Overview Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen Sektor Publik dan Privat

Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi (aset = liabilitas + ekuitas). Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut.

Adapun akuntansi manajemen merupakan penyatuan bagian manajemen yang mencakup penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja, dan pengamanan asset.

Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki tujuan yang berbeda. Akuntansi keuangan bertujuan untuk mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi kepada para investor, bank, regulator, dan pihak-pihak luar lainnya, sedangkan akuntansi manajemen bertujuan untuk membantu manajer mengambil keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi.

Penerapan akuntasi keuangan dan akuntansi manajemen di sektor publik masih belum lama dilakukan dan perkembangannya tidak secepat akuntansi di sektor privat. Banyak prinsip-prinsip akuntansi sektor privat yang diadaptasi ke dalam akuntansi sektor publik. Namun, perkembangan akuntansi sektor publik belum mampu sebaik perkembangan di sektor swasta. Di Indonesia, perkembangannya masih berpusat pada peraturan-peraturan Pemerintah dan turunan-turunannya, dan belum diiringi secara baik oleh tindakan-tindakan strategis lainnya.

Overview Audit Keuangan dan Audit Manajemen Sektor Publik dan Privat

Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan suatu entitas (perusahaan atau organisasi) yang akan menghasilkan pendapat (opini) pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut.

Audit manajemen seringkali diartikan sama dengan audit operasional. Audit manajemen merupakan pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E).

Tujuan audit keuangan adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Sedangkan tujuan audit manajemen adalah untuk mengindentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat di capai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut.

Audit keuangan tentu sangat berbeda dengan audit manajemen. Audit keuangan membatasi diri pada pemeriksaan atas kewajaran praktik akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang diterima umum, dan menghasilkan laporan audit berupa opini atas laporan keuangan. Sedangkan audit manajemen menggunakan data operasi termasuk data keuangan untuk memberi masukan bagi manajemen. Audit manajemen menekankan pada rekomendasi perbaikan operasional mencakup setiap aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas operasional perusahaan.

Penerapan audit keuangan baik di sektor publik maupun privat sudah tidak asing lagi di Indonesia. Lembaga pemeriksa yang bertugas mengaudit laporan keuangan Pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk sektor privat, laporan keuangan mereka dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Penerapan audit manajemen di sektor privat dilakukan ketika perusahaan menyadari adanya signal yang mengindikasikan kebutuhan untuk melaksanakan audit manajemen, seperti penurunan laba secara kontinyu dan signifikan. Sedangkan audit manajemen di sektor publik antara lain dilakukan dalam penilaian kinerja pegawai.


*dari berbagai sumber:

• Wikipedia
• Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: 2005
• dan lain-lain

Persamaan